,
Selasa, 06 November 2012 - 15:11:06 WIB
Benarkah Putusan-Putusan DKPP Hanya Memecat Anggota Penyelenggara Pemilu?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Berita - Dibaca: 208 kali

Selasa, 04 November 2012

Jakarta, DKPP - Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.
 

Selengkapnya tugas-tugas DKPP tersebut adalah (1) menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Bentuk Putusan DKPP tersebut terdiri atas: Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap.

Untuk memroses sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP berpedoman pada ketentuan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagaimana amanat undang-undang tersebut, DKPP bersama KPU dan Bawaslu mengundangkann Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "Hukum Materil", serta Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "Hukum Formil"-nya.

Sejak dilantik Presiden pada 12 Juni 2012 hingga sekarang (per 1 November 2012), DKPP telah memroses perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sejumlah 53 (lima puluh tiga) perkara. Angka ini berdasarkan hitungan dari berkas yang diajukan para Pengadu kepada DKPP yang jumlah seluruhnya sebanyak angka 53. Namun mengingat dalam penanganan perkara lazim didasarkan pada Teradu, maka jumlah perkara yang tercantum dalam tabel terlampir adalah 49 (empat puluh sembilan) perkara, karena ada 4 (empat) Pengadu yang disatukan karena Teradu-nya sama.

Rincian selengkapnya dari 49 perkara tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

I. Sebanyak 13 (tiga belas) perkara yang sudah Putusan, dengan rincian:

(1) Sebanyak 5 daerah yang anggota Penyelenggara Pemilu dikenai sanksi "Pemberhentian Tetap", yakni 3 dari 5 Ketua/anggota KIP Aceh Tenggara, Ketua KPU Kota Depok, Ketua/anggota KPU Sultra, Ketua dan anggota KPU Tulangbawang plus sekretaris KPU setempat, dan Ketua Panwaslu DKI Jakarta;

(2) Sebanyak 1 daerah yang anggota Penyelenggara Pemilu dikenai sanksi "Teguran Tertulis" yakni Ketua KPU DKI Jakarta;

(3) Sebanyak 2 daerah yang anggota Penyelenggara Pemilu dikenai sanksi "Peringatan Keras", yakni Ketua dan seorang anggota KPU Pati serta Ketua dan anggota KPU Timor Tengah Utara NTT;

(4) Sebanyak 4 daerah yang anggota Penyelenggara Pemilu dengan Putusan "Ditolak dan Direhabilitasi Nama Baik Yang Bersangkutan", yakni anggota Panwaslukada Sultra, Ketua KPU Lampung Barat, Ketua dan anggota KPU Kota Batu, dan Ketua KPU Banggai Kepulauan; dan

(5) Sebanyak 1 daerah yang perkaranya dilakukan "Dengan Penetapan Pencabutan Dikarenakan Pengadu Mencabut Aduan/Laporannya", yakni dengan Teradu Ketua KPU Talaud.

II. Sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara yang "Dissmisal", yakni Ketua dan anggota KPU Tangerang, Ketua KPU Bandung Barat, Ketua KPU Maluku Tengah, Ketua KPU Padang Sidempuan, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Ketua KPU Mamberamo Tengah, Ketua dan anggota KPU Kota Kupang, Ketua dan anggota PPK Pontianak Kota, Ketua KPU Kota Jayapura, Ketua PPK di Purwakarta, Ketua dan anggota KPU Maluku Utara, Ketua dan anggota KPU Kepulauan Morotai Selatan, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Ketua dan anggota KPU Wakatobi, Ketua dan anggota KPU (Pusat) untuk Pemilu 2009, Ketua KPU Brebes, Ketua KPU Pandeglang, Ketua dan anggota KPU dan PPK Puncak Jaya, Ketua KPU Lumajang, Ketua KPU Halmahera Selatan, Ketua KPU Yapen, dan Ketua KPU Kab Jaya Pura.


III. Sebanyak 5 (lima) perkara "Sedang Dalam Persidangan", yakni dengan Teradu Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Cimahi, Ketua dan anggota KPU serta Ketua dan dua orang anggota Panwaslu Halmahera Tengah, Ketua dan anggota KIP Aceh Tengah, Ketua dan anggota KPU Sumatera Utara, dan Ketua KPU Puncak, Papua.

IV. Sebanyak 9 (sembilan) perkara "Masih Dalam Kajian", yakni anggota Panwaslu Cirebon, Ketua Panwaslu Cianjur, Ketua Panwaslu Buton Utara Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura, Ketua dan anggota Panwaslu Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Sampang Jawa Timur, Ketua Panwaslu Sumatera Utara, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ketua dan anggota KPU (Pusat) berdasarkan pengaduan Bawaslu dan Direktur SIGMA Said Salahuddin.


Tindaklanjut Putusan DKPP

Sesuai prosedur tetap yang dimiliki DKPP, bahwa setiap kali sebuah Putusan usai dibacakan dalam suatu Sidang DKPP, pihak sekretariat DKPP selalu menindaklanjutinya dengan menyampaikan langsung kepada para pihak, baik Pengadu maupun Teradu. Di samping itu, Putusan disampaikan pula kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan maksud agar segera dilaksanakan, sesuai hierarkis dalam struktur penyelenggara Pemilu di jajaran KPU. Demikian halnya apabila Teradu adalah jajaran Bawaslu, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu untuk dilaksanakan. Untuk penyelenggara Pemilu di daerah, penyampaian Putusan disampaikan melalui paket pos kilat tercatat.

Di samping itu, agar Putusan DKPP dilaksanakan penyelenggara Pemilu serta diketahui khalayak ramai, pihak sekretariat DKPP selalu memasang iklan layanan masyarakat yang dipasang di media cetak atau media on line yang terbit di ibukota dan lokal sesuai daerah di mana Teradu atau pihak Terkait lain berada. Penyebarluasan Putusan tersebut lazimnya disebut "Maklumat Putusan".

Sekadar untuk diketahui. Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP itu Bersifat Final dan Mengikat, serta dengan merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan BAWASLU memiliki tugas untuk mengawasi atas pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Sejauh catatan pihak Sekretariat DKPP, Putusan DKPP terkait dengan Teradu Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua dan anggota KIP Aceh Tenggara yang sudah ditindaklanjuti. Selebihnya sekretariat DKPP belum secara resmi menerima tindaklanjut Putusan-Putusan DKPP tersebut dari pihak penyelenggara Pemilu.




10 Komentar :

Oli Mesin Motor
12 Januari 2013 - 09:05:42 WIB

Ditunggu info terbarunya, semangat
Berita Terbaru
08 Februari 2013 - 08:46:09 WIB

TOB infonya
Berita Mobil
25 Maret 2013 - 10:16:35 WIB

Informasi yang Top
Toyota Agya Indonesia
26 Maret 2013 - 08:17:22 WIB

Wacana yang membangun Inspirasi..
Bravo!

Mobil Murah Toyota
06 April 2013 - 09:15:49 WIB

Postingan yang sangat menarik
Ertiga Double Blower
26 April 2013 - 07:51:50 WIB

informasi anda sangat menarik
Ertiga Double Blower
27 April 2013 - 08:14:50 WIB

Informasi yang Top
Bola Indonesia Terkini
02 Mei 2013 - 08:03:50 WIB

Keren dan sangat Membangun banget infonya
Ramalan Bintang Hari Ini
04 Mei 2013 - 08:48:18 WIB

Berita yang sangatv Siiippp.. trimakasih atas infonya.

Kata Mutiara
14 Juni 2013 - 10:44:05 WIB

syukurlah sudah mengabarkan hal berita tersebut http://goo.gl/0X8HC http://goo.gl/Srh2d http://goo.gl/HGJqY http://goo.gl/WJPfx http://goo.gl/DJWqK http://goo.gl/5K40I http://goo.gl/0wH9g http://goo.gl/oQUP8
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)